ABOUTJATIM.COM – Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, berencana untuk mengubah sistem rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guna mengatasi masalah guru honorer yang telah lama menjadi perhatian.
Rencana pengubahan sistem ini dijadwalkan akan diberlakukan secara permanen pada tahun 2024.
Salah satu konsep yang diusulkan adalah pendirian sebuah marketplace khusus untuk guru, yang akan berfungsi sebagai tempat penyimpanan database guru aktif.
Mendikbudristek Nadiem menjelaskan bahwa guru-guru yang memenuhi syarat akan diunggulkan dan dimasukkan ke dalam database tersebut, yang nantinya dapat diakses oleh seluruh sekolah.
Tujuan dari pendirian marketplace ini adalah untuk menciptakan kesempatan yang adil bagi setiap guru yang ingin mengajar, sehingga mereka dapat dengan mudah ditemukan oleh sekolah-sekolah yang membutuhkan.
Konsep sistem baru ini mendapatkan respon positif dari Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Timur, Teguh Sumarno.
Menurut Teguh, program PPPK yang melibatkan lebih dari 1 juta guru merupakan niat baik dari pemerintah.
Di Jawa Timur sendiri, masih terdapat kekurangan sekitar 600 ribu guru.
Oleh karena itu, Teguh menyambut baik langkah pemerintah dalam mencari solusi melalui pendirian marketplace guru ini.
Menurutnya, solusi tersebut akan mempercepat ketersediaan guru dan sesuai dengan kebutuhan setiap sekolah.
Teguh juga berpendapat bahwa adanya database guru yang terdiri dari individu-individu yang kompeten dan profesional dalam sistem marketplace, yang akan mulai diterapkan pada tahun 2024, merupakan langkah yang positif.
Menurutnya, langkah ini diambil untuk menjaga martabat guru dan memastikan layanan pendidikan yang sukses bagi setiap siswa.
Selain itu, Teguh juga mendukung gagasan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek yang mengusulkan penghapusan masa kontrak kerja PPPK, sehingga guru-guru PPPK dapat mengajar dengan lebih tenang.
Ia berharap agar para ASN PPPK dapat bekerja dengan tenang dalam melayani anak didik sebagai aparatur sipil negara hingga pensiun.
Teguh menegaskan bahwa keberadaan PGRI sebagai organisasi guru adalah untuk memperjuangkan martabat dan kesejahteraan guru, dan menghindari politisasi yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.
Pendekatan yang tidak terpusat dalam sistem rekrutmen ini juga mendapat dukungan dari Teguh.
Menurutnya, pendekatan ini memberikan peluang kepada setiap sekolah untuk lebih mengetahui dengan pasti kebutuhan mereka akan guru dan mata pelajaran yang diperlukan.
Dengan demikian, proses rekrutmen dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.
Adapun harapan yang terkandung dalam rencana perubahan sistem rekrutmen guru PPPK ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Dengan menciptakan sistem yang lebih teratur dan memastikan guru-guru yang berkualitas dapat dengan mudah diakses oleh sekolah-sekolah, diharapkan bahwa layanan pendidikan akan semakin berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan setiap siswa.
Langkah-langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan martabat dan kesejahteraan para guru, yang merupakan garda terdepan dalam mencerdaskan anak bangsa.
***
